Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Memahami Demokrasi sebagai Bentuk Pemerintahan, Sistem Politik dan Sikap Hidup

Dewasa ini, demokrasi dianggap sebagai suatu sistem politik yang diyakini oleh banyak masyarakat dunia sebagai yang terbaik untuk mencapai tujuan bernegara. Kecenderungan ini menguat terutama sesudah Perang Dunia II. Menurut penelitian UNESCO tahun 1949 disimpulkan bahwa "untuk pertama kali dalam sejarah, demokrasi dinyatakan sebagai nama yang paling baik dan wajar untuk semua organisasi politik dan sosial yang diperjuangkan oleh pendukung-pendukung yang berpengaruh” (Mirriam Budiardjo, 2008: 105). Demokrasi telah menggantikan beberapa sistem politik non demokrasi yang dianggap gagal pada saat itu, seperti: totalitarian, otoritarian, monarki absolut, rezim militer dan kediktatoran.


Sejalan dengan perkembangan waktu, demokrasi beserta prinsip-prinsip yang menyertainya mengalami perkembangan, pembaharuan dan pengujian yang terus-menerus. Demokrasi juga mengalami pasang surut, bahkan terdapat perkembangan menarik, hampir semua negara jajahan yang merdeka setelah Perang Dunia II bergeser dari sistem demokrasi menuju non-demokrasi (Samuel Huntington, 1992: 80). 

Kriteria dan prinsip-prinsip demokrasi adalah suatu gejala kontinum, dimana semakin banyak prinsip dijalankan maka semakin demokratis negara tersebut; sebaliknya semakin banyak prinsip ditinggalkan maka semakin tidak demokratis negara tersebut. Banyak negara yang mengupayakan sejauh mungkin prinsip-prinsip itu ditegakkan agar dikatakan sebagai negara demokrasi. Indonesia sebagai negara yang merdeka setelah Perang Dunia II juga tidak terlepas dari pasang surutnya sistem demokrasi.

Pembahasan bab ini difokuskan tentang konsep dasar demokrasi, prinsip-prinsip dan indikator demokrasi, perjalanan demokrasi di Indonesia, dan arti pentingnya pendidikan demokrasi di negara yang menyatakan diri sebagai negara demokrasi. Istilah demokrasi (democracy) berasal dari penggalan kata bahasa Yunani yakni demos dan kratos/cratein. Demos berarti rakyat dan cratein berarti pemerintahan. Jadi demokrasi berarti pemerintahan rakyat. Salah satu pendapat terkenal dikemukakan oleh Abraham Lincoln di tahun 1863 yang mengatakan demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat (government of the people, by the people and for the people).

Lalu apa itu demokrasi? Demokrasi sebagai konsep sesungguhnya memiliki banyak pengertian dari berbagai sudut pandang atau perspektif. Berbagai pendapat para ahli banyak mengupas perihal demokrasi. Contoh yang dikemukakan oleh Abraham Lincoln di atas, hanyalah salah satu contoh pengartian demokrasi. Robert Dahl sampai pada pernyataan bahwa “ there is no democratic theory, there are only democratic theories”. Bahkan Harold Laski mengutarakan bahwa demokrasi tidak dapat diberi batasan, kerena rentang sejarahnya yang amat panjang dan telah berevolusi sebagai konsep yang menentukan.

Berdasar banyak literatur yang ada, diyakini demokrasi berasal dari pengalaman bernegara orang –orang Yunani Kuno, tepatnya di negara kota (polis) Athena pada sekitar tahun 500 SM. Yunani sendiri pada waktu itu terdiri dari beberapa negara kota (polis) seperti Athena, Makedonia dan Sparta. Pada tahun 508 SM seorang warga Athena yaitu Kleistenes mengadakan beberapa pembaharuan pemerintahan negara kota Athena (Magnis Suseno, 1997:100). 

Kleistenes membagi para warga Yunani yang pada waktu itu berjumlah sekitar 300.000 jiwa kedalam beberapa “suku”, masing-masing terdiri atas beberapa demes dan demes mengirim wakilnya ke dalam Majelis 500 orang wakil. Keanggotaan majelis 500 itu dibatas satu tahun dan seseorang dibatasi hanya dua kali selama hidupnya untuk dapat menjadi anggota. Majelis 500 mengambil keputusan mengenai semua masalah yang menyangkut kehidupan kota Athena. Bentuk pemerintahan baru ini disebut demokratia.

Sejarawan Herodotus (490-420 SM) untuk menyebut sistem kenegaraan hasil pembeharuan Kleistenes tersebut. Sistem demokratia Athena akhirnya diambil alih oleh banyak polis lain di Yunani. Demokrasi di Athena ini bertahan sampai dihancurkan oleh Iskandar Agung dari Romawi pada tahun 322 SM. Sejak saat itu demokrasi Yunani dianggap hilang dari muka bumi. Selanjutnya Eropa memasuki abad kegelapan (Dark Age).

Gagasan  demokrasi  mulai  berkembang  lagi  di  Eropa  terutama  setelah  kemunculan  konsep nation state pada abad 17. Gagasan ini disemai oleh pemikir-pemikir seperti Thomas Hobbes (1588-1679), John Locke (1632-1704), Montesqiueu (1689-1755), dan JJ Rousseau (1712-1778), yang mendorong berkembangnya demokrasi dan konstitusionalisme di Eropa dan Amerika Utara (Aidul 2). Pada kurun waktu itu berkembang ide sekulerisasi dan kedaulatan rakyat. Berdasar sejarah singkat tersebut, kita bisa mengetahui adanya demokrasi yang berkembang di Yunani yang disebut demokrasi kuno dan demokrasi yang berkembang selanjutnya di Eropa Barat yang dikenal sebagai demokrasi modern.

Lalu apakah demokrasi itu sesungguhnya? Memang tidak ada pengertian yang cukup yang mewakili konsep demokrasi. Istilah itu tumbuh sejalan dengan perkembangan dan pertumbuhan masyarakat Semakin tinggi kompleksitas kehidupan suatu masyarakat semakin sulit dan tidak sederhana demokrasi didefinisikan (Eep Saefulloh Fatah, 1994: 5). Berdasar berbagai pengertian yang berkembang dalam sejarah pemikiran tentang demokrasi, kita dapat mengkategorikan ada 3 (tiga) makna demokrasi yakni demokrasi sebagai bentuk pemerintahan, demokrasi sebagai sistem politik dan demokrasi sebagai sikap hidup.

1. Demokrasi sebagai Bentuk Pemerintahan

Makna demokrasi sebagai suatu bentuk pemerintahan merupakan pengertian awal yang dikemukakan para ahli dan tokoh sejarah, misalnya Plato dan Aristotoles. Plato dalam tulisannya Republic menyatakan bahwa bentuk pemerintahan yang baik itu ada tiga yakni monarki, aristokrasi, dan demokrasi. Jadi demokrasi adalah satu satu dari tiga bentuk pemerintahan. Ukuran yang digunakan untuk membedakan adalah kuantitas dalam arti jumlah orang yang berkuasa dan kualitas yang berarti untuk siapa kekuasaan itu dijalankan.

Menurutnya, demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan dimana pemerintahan itu dipegang oleh rakyat dan dijalankan untuk kepentingan rakyat banyak. Monarki adalah bentuk pemerintahan yang dipegang oleh seseorang sebagai pemimpin tertinggi dan dijalankan untuk kepentingan rakyat banyak. Aristokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan yang dipegang oleh sekelompok orang yang memimpin dan dijalankan untuk kepentingan rakyat banyak. Ketiganya dapat berubah menjadi bentuk pemerintahan yang buruk yakni tirani, oligarki dan mobokrasi atau okhlokrasi.

Tirani adalah suatu bentuk pemerintahan yang dipegang oleh seseorang sebagai pemimpin tertinggi dan dijalankan untuk kepentingan pribadi. Oligarki adalah suatu bentuk pemerintahan yang dipegang oleh sekelompok dan dijalankan untuk kelompok itu sendiri. Sedangkan mobokrasi/okhlokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan yang dipegang oleh rakyat, tetapi rakyat tidak tahu apa-apa, rakyat tidak berpendidikan, dan rakyat tidak paham tentang pemerintahan. Akhirnya, pemerintahan yang dijalankan tidak berhasil untuk kepentingan rakyat banyak. Penyelenggaraan pemerintahan itu justru menimbulkan keonaran, kerusuhan, kebebasan, dan kerusakan yang parah sehingga dapat menimbulkan anarki. Mobokrasi adalah bentuk pemerintahan yang chaos.

Sementara itu, Aristoteles dalam tulisannya Politics mengemukakan adanya tiga macam bentuk pemerintahan yang baik yang disebutnya good constitution, meliputi: monarki, aristokrasi dan polity. Sedangkan pemerintahan yang buruk atau bad constitution meliputi tirani, oligarki dan demokrasi. Jadi berbeda dengan Plato, demokrasi menurut Aristoteles merupakan bentuk dari pemerintahan yang buruk, sedang yang baik disebutnya polity atau politeia.

2. Demokrasi sebagai Sistem Politik

Perkembangan berikutnya, demokrasi tidak sekedar dipahami sebagai bentuk pemerintahan, tetapi lebih luas yakni sebagai sistem politik. Bentuk pemerintahan bukan lagi demokrasi , oligarki, monarki atau yang lainnya. Bentuk pemerintahan, dewasa ini lebih banyak menganut pendapatnya Nicollo Machiavelli (1467- 1527). Ia menyatakan bahwa Negara (Lo Stato) dalam hal ini merupakan hal yang pokok (genus). sedang spsesiesnya adalah Republik (Respublica) dan Monarki (Principati). Monarki adalah bentuk pemerintahan yang bersifat kerajaan. 

Pemimpin negara umumnya bergelar raja, ratu, kaisar, atau sultan. Sedangkan Republik adalah bentuk pemerintahan yang dipimpin oleh seorang presiden atau perdana menteri. Pembagian dua bentuk pemerintahan tersebut didasarkan pada cara pengangkatan atau penunjukkan pemimpin negara. Apabila penunjukkan pemimpin negara berdasarkan keturunan atau pewarisan maka bentuk pemerintahannya monarki. Sedangkan bila penunjukkan pemimpin negara berdasarkan pemilihan maka bentuk pemerintahannya adalah republik.

Jika bentuk pemerintahan adalah republik atau monarki, maka demokrasi berkembang sebagai suatu sistem politik dalam bernegara. Sarjana yang mendefinikan demokrasi sebagai sistem, misalnya Henry B Mayo yang menyatakan sistem politik demokrasi adalah sistem yang menunjukkan bahwa kebijaksanaan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat   dalam   pemilihan-pemilihan  berkala   yang  didasarkan  atas  prinsip  kesamaan  politik  dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik.

Samuel Huntington menyatakan bahwa sistem politik di dunia ini ada dua yakni sistem politik demokrasi dan sistem politik non demokrasi. Menurutnya, suatu sistem politik disebut demokrasi apabila para pembuat keputusan kolektif yang paling kuat dalam sistem itu dipilih melalui pemilihan yang jurdil. Di dalam sistem itu, para calon bebas bersaing untuk memperoleh suara dan semua penduduk berhak memberikan suara. Sedangkan sistem politik non demokrasi meliputi sistem totaliter, otoriter, absolut, rezim militer, sistem komunis, dan sistem partai tunggal. Demokrasi sekarang ini merupakan lawan dari sistem politik otoriter, absolut, dan totaliter.

3. Demokrasi sebagai Sikap Hidup

Perkembangan berikutnya, demokrasi tidak hanya dimaknai sebagai bentuk pemerintahan dan atau sistem politik, tetapi demokrasi dimaknai sebagai sikap hidup. Jika demokrasi sebagai bentuk pemerintahan atau sistem politik maka hal itu lebih banyak berjalan pada tingkat pemerintahan atau kenegaraan. Demokrasi tidak cukup berjalan di tingkat kenegaraan, tetapi demokrasi juga memerlukan sikap hidup demokratis yang tumbuh dalam diri penyelenggara negara maupun warga negara pada umumnya. 

Tim ICCE IUN menyebut demokrasi sebagai pandangan hidup. Bahwa demokrasi tidak datang dengan sendiri dalam kehidupan bernegara. Ia memerlukan perangkat pendukungnya yakni budaya yang kondusif sebagai mind set dan setting sosial dan bentuk konkrit dari manifestasi tersebut adalah dijadikannya demokrasi sebagai pandangan hidup. John Dewey menyatakan ide pokok demokrasi adalah pandangan hidup yang dicerminkan dengan perlunya partisipasi dari setiap warga yang sudah dewasa dalam membentuk nilai-nilai yang mengatur kehidupan. Nurcholish Madjid menyatakan demokrasi sebagai proses berisikan norma-norma yang menjadi pandangan hidup bersama. Menurut Padmo Wahyono , demokrasi adalah suatu pola kehidupan masyarakat yang sesuai dengan keinginan ataupun pandangan hidup manusia yang berkelompok tersebut. Demokrasi Indonesia dalam arti pandangan hidup adalah demokrasi sebagai falsafah hidup (democracy in philosophy).

Berdasar pendapat-pendapat di atas, demokrasi bukan sekedar suatu bentuk pemerintahan ataupun sistem politik melainkan yang utama adalah suatu bentuk kehidupan bersama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Bentuk kehidupan yang demokratis akan kokoh bila di kalangan masyarakat tumbuh nilai-nilai demokrasi. Demokrasi sebagai sikap hidup didalamnya ada nilai-nilai demokrasi yang dipraktikkan oleh masyarakatnya yang selanjutnya memunculkan budaya demokrasi. Mohammad Hatta (1966: 9) juga pernah menyatakan bahwa demokrasi memerlukan syarat- syarat hidupnya yakni rasa tanggung jawab dan toleransi pada pemimpin-pemimpin politik. Tanggung jawab dan toleransi merupakan nilai demokrasi yang akan mendukung sistem atau pemerintahan demokrasi.


Posting Komentar untuk "Memahami Demokrasi sebagai Bentuk Pemerintahan, Sistem Politik dan Sikap Hidup"